Rujukan Islam

  • features

    1. home

    2. book

    3. SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA I

    SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA I

    SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA I

    download

      Download

    Rate this post
    description book specs comment

    Sistem  Administrasi Keuangan Negara

     

     

    Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Sektor Publik menjadi semakin signifikan. Dalam perkembangannya, APBN telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi APBN dapat berjalan secara
    optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
    Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik.
    Pemerintah telah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Ternyata masih banyak kendala yang dihadapi, terutama karena belum tersedianya perangkat peraturan pelaksanaan yang memadai, sehingga masih banyak terjadi multi tafsir dalam implementasi di lapangan. Dalam periode itu pula telah dikeluarkan berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan,

    Sistem Administrasi Keuangan Negara I Pusdiklatwas BPKP- Tahun 2007 2 peraturan dirjen dan sebagainya guna menutup kelemahan-kelemahan tersebut.
    Dalam rangka merespon perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara itu, modul Sistem Administrasi Keuangan Negara perlu direvisi dan disempurnakan. Hal ini akan sangat membantu para peserta diklat untuk memahami secara lebih mudah materi peraturan yang baru, karena dalam modul ini peraturanperaturan tersebut sudah dikemas secara lengkap walau secara garis besar. Diharapkan dengan terbitnya revisi modul ini, proses pemelajaran
    dapat menjadi lebih baik. Modul Sistem Administrasi Keuangan Negara I ini diberikan pada Diklat Sertifikasi JFA tingkat Pembentukan Auditor Terampil selama 20 jam pelatihan.

    [islamic-sources/pusdiklatwas]